iden

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah memiliki layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma, yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas P3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul.

P2TP2A beroperasional di Jl. Kasatrian, Wonosari, Gunungkidul, gedung layanan P2TP2A terletak di sebelah Taman Kuliner Wonosari, buka setiap hari kerja mulai jam 07.30 sampai dengan 15.3 0WIB. Layanan yang diberikan P2TP2A adalah layanan pengaduan, layanan hukum, layanan psikologis, layanan rehabilitasi dan reintegrasi, layanan penjangkauan dan layanan konseling bagi pelaku kekerasan (KDRT), serta layanan rujukan.

Layanan pengaduan bisa melalui call center P2TP2A di nomor telepon Whatsaap (08112642699), email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau korban bisa langsung datang ke Gedung P2TP2A.

Petugas yang ada di P2TP2A ada 5 (lima) orang personil yang akan membantu dan memberikan layanan bagi korban, ada petugas administrasi, konselor hukum, konselor psikologis, dan petugas lainnya yang akan siap sedia memberikan layanan terbaik yang dibutuhkan oleh korban, selain itu P2TP2A juga berjejaring dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi, LSM yang lain yang ada dalam memberikan layanan pendampingan maupun rujukan.

Pada tahun 2017 P2TP2A telah memberikan layanan bagi 12 perempuan dan 28 anak serta 1 laki-laki, dengan jenis kasus kekerasannya untuk fisik ada 3 korban perempuan, kekerasan psikis ada 4 korban perempuan dan 3 korban anak, sedangkan untuk kasus kekerasan seksual perempuan ada 5 korban dan 17 anak, sedangkan kasus penelantaraan ada 8 korban anak.

Pada tahun 2017 dari data korban yang masuk tersebut ada korban dengan disabilitas, yaitu SK,anak usia 16 tahun mengalami kekerasan seksual dari tetangganya sampai mengalami kehamilan. Penanganan korban SK yang dengan disabilitas tuna runggu dan tuna wicara, mengalami beberapa kendala dalam penanganan dan pendampingannya karena korban tidak mendapatkan pendidikan formal terkait dengan bahasa isyarat, sehingga hal ini membuat pihak penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kesulitan memahami keterangan korban. Meskipun sulit dalam penanganan dan pendampingannya, untuk kasus koran SK tersebut dapat ditangani dan lanjut ke proses hukum, sedangkan SK menapatkan layanan psikologis dan layanan medis untuk persalinan anaknya melaui Puskesmas. 

Penyelesaian kasus perempuan dan anak penyandang disabilitas tidaklah mudah, perlu koordinasi yang intensif dengan lembaga lain, bahkan dirasa perlu peningkatan kapasitas petugas P2TP2A untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi korban dengan disabilitas, untuk itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia perlu melakukan upaya optimalisasi penguatan dan pelatihan bagi SDM P2TP2A khususnya untuk penanganan dan pelayanan korban baik perempuan dan anak dengan disabilitas.

Perempuan dan Anak dengan Disabilitas yang menjadi korban kekerasan wajib dilayani oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya.