iden

Regional Barat

perlindungan anak

Didalam sistem perlindungan anak sangat di butuhkan penanganan yang  komprehensip baik darilembaga negara ,masyarakat dan keluarga. 


NARKOBA benar-benar telah merusak sendi-sendi bangsa. Jumlah prevalensi penyalahguna narkoba sebagaimana yang dirilis Badan Narkotika Nasiona (BNN) tahun 2017 adalah 1,77 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 3,37 juta orang.

Angka tersebut turun dari hasil penelitian tahun 2014 2,25 persen atau sekitar 4 juta orang. Namun, perkiraan penyalahguna 3,37 juta orang tetaplah pasar yang menarik.

Terlebih, 59 persennya adalah kelompok pekerja yang notabene adalah kelompok produktif berpenghasilan. Sementara 24 persennnya adalah kelompok pelajar.

BNN sebagai lembaga tinggi negara diamanahi undang-undang sebagai leading sector dalam menghadapi persoalan narkoba ini. Dari hulu ke hilir bertanggung jawab sehingga Indonesia menjadi negara yang bebas dari narkoba.

Jumlah penyalahguna 3,37 juta orang adalah angka yang masih tinggi. Angka tersebut setengah penduduk dari negara Laos, lebih dari setengah jumlah penduduk negara Singapura, dan lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Timor Leste.

Persoalan narkoba di Indonesia kian rumit karena lapas bukan solusi atas hukuman bagi pelaku yang ditangkap. Peredaran di dalam lapas masih terjadi. Begitupun dengan terhadap peredaran narkoba di luar lapas yang dikendalikan napi di dalam lapas.

 Mencegah narkoba dari luar negeri untuk tidak masuk ke Indonesia juga sangat sulit karena banyaknya pintu masuk legal dan ilegal di laut, udara, dan darat.

Persoalan lain yang kini mengemuka adalah keterlibatan politisi dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Pada tahun 2013, Colbert Mangaratua, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blora adalah bagian dari sindikat penyelundupan 400.000 butir narkoba ekstasi dari Belanda.

Kasus terbaru, di bulan Agustus ini, anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem, Ibrahim Hasan ditangkap atas kasus penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 105 kg dan ekstasi sebanyak 30.000 butir.

Anggota DPRD tersebut juga terlibat dalam penyelundupan narkoba yang sudah beredar sebanyak tiga kali dengan jumlah puluhan kilogram dalam satu kali penyelundupan.

Keterlibatan kedua politisi tersebut dalam sindikat narkoba internasional adalah alarm berbahaya yang harus disikapi dengan serius. Angka-angka kejahatan selalu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan keterlibatan politisi lain adalah sangat mungkin terjadi.

Kelompok jaringan narkoba Aceh

 Ibrahim Hasan anggota DPRD Langkat tersebut berasal dari Aceh. Kelompok penyelundupan narkoba dari Aceh diketahui cukup banyak dan cukup besar.

Berbagai operasi telah dilakukan oleh BNN dan Polri untuk menangkap jaringan dan menyita puluhan dan ratusan kilogram narkoba dari kelompok Aceh ini.

Aceh sendiri adalah daerah dengan latar belakang konflik yang harus dihadapi dengan pendekatan yang berbeda. Adanya partai lokal yang mempunyai kaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa lalu harus disikapi berbeda dengan kelompok jaringan narkoba di wilayah lain.

Kelompok jaringan narkoba Aceh sendiri tersebar di beberapa provinsi di Riau, Kepri, dan Sumatera Utara. Bahkan banyak di antara mereka yang bertempat tinggal di Malaysia. Di pulau Penang saja terdapat kampung Aceh.

Tahun 2017, BNN telah menyita lebih dari 600 kg sabu dan lebih dari 200.000 butir ekstasi. Bahkan, kelompok Aceh dalam beberapa kasus kedapatan memiliki senjata api. Terakhir, di bulan Agustus 2018 seorang polisi tewas ditikam bandar narkoba.

Tindakan keras penegak hukum sepanjang tahun 2017 dengan menembak mati 79 anggota jaringan narkoba tidak membuat mereka berhenti melakukan aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba.

 Penyelidikan lebih jauh dari para bandar yang notabene pengelola negara ini harus dilakukan dengan serius dari sekarang. Jika tidak, kita menjadi negara gagal seperti yang terjadi di Meksiko.

Dari masa ke masa, beberapa kota di Meksiko mengalami tragedi yang mengerikan. Dalam masa kampanye pemilu tahun 2018 telah terjadi pembunuhan terhadap 133 orang politisi dan pejabat.

Beberapa wali kota juga dibunuh di Meksiko. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kartel narkoba. Bagi pejabat atau politisi yang mencoba melawan peredaran narkoba, maka nyawa adalah taruhannya.

Menelusuri aset narkoba politisi

Untuk memulai melakukan proteksi terhadap keterlibatan bandar narkoba dalam pemerintahan, maka perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap politisi, penegak hukum, dan pejabat pemerintah.

Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan audit kekayaan secara menyeluruh. Audit bukan sebatas formalitas pada kekayaan yang terlihat secara kasat, namun dilakukan dengan model investigatif sebagaimana penyelidikan terhadap aset bandar.

Cara-cara rumit dalam menyamarkan aset kejahatan narkoba atau hasil korupsi, di Indonesia sudah cukup difahami. BNN, PPATK, KPK, ataupun BPK sudah cukup faham dengan kondisi terkini para pelaku kejahatan.

Peraturan KPU terbaru menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang jadi caleg. Artinya, negara sadar bahwa bandar narkoba adalah kejahatan zero tolerance untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

bertempat di aula Panti Sosial Budi Luhur Paal Lima telah dilaksanakan gebyar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yg melibatkan anak - anak keluarga PKH se Kecamatan Kota Baru.
Acara ini dihadiri oleh Camat Kota Baru, koordinator PKH Kota Dan Kecamatan serta Lurah Paal Lima.acara juga diisi dengan dongeng anak oleh pendongeng Jambi yg membuat suasana menjadi heboh dan meriah.pada kesempatan ini juga diisi dengan acara Quis dengan hadiah yang menarik.acara berlangsung dengan meriah aman dan lancar.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, kota perjuangan sudah menjadi label yang lama , namun akhir-akhir ini menjadi sedikit memudar dengan adanya kejadian-kejadian “Klithih” yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya.

Kasus yang terjadi pada bulan Ramadhan beberapa waktu lalu, saat seorang remaja dengan beberapa teman-temannya akan membagikan makanan  pada orang-orang yang dini hari itu belum sahur. Namun ternyata naas menghadangnya, saat habis memberikan sebungkus nasi pada seseorang ada suara teriak-teriak sehingga merasa takut dan dengan sigap anak tersebut berboncengan dengan temannya spontan memacu motornya untuk menjauh tapi ternyata anak yang berteriak tadi mampu menempel motornya dan mengayunkan sebilah pedangnya ke badan belakang yang membonceng dan mengenai  badannya dan sampai dalam sehingga mengenai jantungnya. Pada awalnya tidak dirasa karena merasa ketakutan namun ternyata terasa ada air yang mengalir di badannya dan setelah dia raba ternyata darahnya yang mulai mengalir. Temannya kemuian membawanya ke salah satu Rumah sakit untuk minta pertolongan. Saat dibawa ke UGD sempat memanggil mamanya yang saat itu berada di Semarang dan korban di yogya ikut eyangnya dan tak lama kemudian menghembuskan naasnya.

 

Pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik terutama fasilitas ruang laktasi di beberapa instansi pelayanan pemerintahan Kabupaten Bantul belum seratus persen terpenuhi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan ruang laktasi pada setiap fasilitas publik yang ada di Kabupaten Bantul.

Dengan adanya ruang laktasi tersebut, bu-ibu yang masih menyusui bisa terpenuhi hak-hak nya dan tidak kerepotan mencari tempat-tempat atau bahkan mojok untuk menyusui bayinya. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkannya dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya.