iden

Regional Barat

Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Pada usia antara 0-18 tahun, anak mengalami masa perkembangan dan tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat mengganggu perkembangan secara psikologis dan sosial. Salah satu contoh kerentanan terhadap anak adalah anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa yang terdiri dari orang tua, saudara atau orang sekitarnya. Orang tua, saudara, ataupun orang dewasa di sekitarnya memiliki konsep bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sewenang-wenang termasuk mendapat pukulan, hujatan ataupun bentuk kekerasan lain.  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggal, sekolah dan aktivitas bermain meningkat signifikan setiap tahunnya. Hasil ini diperoleh dari data pemantauan KPAI dari tahun 2011 hingga 2014 tentang kasus kekerasan pada anak. Tahun 2011 tercatat 2178 kasus, 2012 tercatat 3512 kasus, 2013 tercatat 4311 kasus dan 2014 tercatat hingga 5066 kasus.

Sekretaris Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Kanya Eka Santi mengatakan bahwa yang termasuk persoalan yang dihadapi anak Indonesia saat ini adalah pornografi online. Ia menyebut 90 persen anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun, 1.022 anak menjadi korban pornografi online 2011-2014, 25 ribu aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya, dan 299.602 IP Indonesia memuat konten pornografi anak via media sosial. 

Brontokusuman adalah nama salah satu kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY. Kelurahan ini  memiliki luas milayah 0.93M2 dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 23. Jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun sejumlah 4374 yang terdiri dari 2336 laki laki dan 2398 perempuan. Kelurahan Brontokusuman berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta 55153 dengan nomor telepon 0274-418575.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Brontokusuman, baik berupa bullying, percobaan bunuh diri,  pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan persoalan pornografi online, menunjukkan bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak. Situasi yang tidak memadai ini perlu mendapatkan respon.

Untuk itulah Kelurahan Brontokusuman membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Pengurus PATBM Kelurahan Brontokusuman terdiri dari 20 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.    

KPPPA memberikan pelatihan tentang sistem database perlindungan anak kelompok disabilitas dengan tujuan agar masyarakat mampu melihat kebutuhan dan berita yang ada di daerah. Untuk bisa mengupload berita-berita itu dalam web beberapa instasi yang bergerak dalam bidang perlindungan anak diadakan pelatihan. Pelatihan di adakan di Hotel Tentrem . Dengan di hadiri oleh lebih dari 30 peserta.

Materi yang diberikan antara lain tentang bagaimana menulis yang baik dengan menggunakan prinsip 5W + 1 H. Apa itu 5W +1 H? Adalah prinsip dalam menulis dengan menggunakan pertanyaan Apa, Siapa,Kapan,Dimana, Mengapa dan bagaiman. Dan juga tentang bagiamana teknik mengambil foto. Agar berita menjadi lebih menarik. Dengan memperhatikan angle,tips komposisi pengambilan foto.

Pelatihan di lakukan pada tanggal 1 November 2018 pada pukul 08.00 WIB

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penguatan PATBM bagi aktivis PATMB dari 2 Kabupaten yaitu kabupaten Sarolangun dan kabupaten Merangin. Peserta pelatihan berjumlah 40 orang, masing-masing kabupaten mengirim peseta sebanyak 20 orang. Kegiatan berlansung selama 3 harı dimulai tanggal 29-31 Juni 2018.

 

 

 

 

Mayoritas anak-anak masyarakat Suku Baduy yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten  hingga sekarang masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Ini disebabkan bagi sebagian besar masyarakat Suku Baduy tidak terlalu menganggap penting hak anak, salah satunya adalah akta anak.

Tak hanya akta kelahiran, sebagian besar orang tua dari anak-anak suku Baduy tersebut juga lebih memilih mengajak anak-anaknya pergi ke ladang untuk bertani daripada mengajak untuk bersekolah. Akhirnya, tingkat pendidikan para orang tua yang tergolong minim ini 'menurun' pada generasi selanjutnya.

Sebagaimana kita ketahui, akta kelahiran adalah syarat administrasi kependudukan dan juga syarat untuk bisa bersekolah. Karena para orang tua ini enggan mengurus akta kelahiran, maka tak mengherankan jika akhirnya jarang sekali anak-anak Suku Baduy yang bersekolah. Mereka berpendapat  bahwa mengurus akta kelahiran bukanlah sesuatu yang penting karena keseharian mereka hanyalah berladang.

Namun tak semua masyarakat Suku Baduy bersikap seperti itu. Kini masyarakat Baduy sudah mulai banyak peduli dengan pemenuhan hak anak, salah satunya adalah mengurus akta kelahiran. Pemerintah Kabupaten Lebak terus menerus mensosialisasikan pemenuhan hak-hak anak ke masyarakat Suku Baduy dengan mempermudah pengurusan akta kelahiran tanpa disertai biaya apapun. Dengan langkah-langkah semacam ini diharapkan pemenuhan hak-hak anak di wilayah-wilayah terbelakang bisa segera terwujud.



 

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil, berupa akte kelahiran. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung yang belum memiliki akte kelahiran. Padahal akte kelahiran menjadi prasyarat penting dalam setiap kegiatan : pendaftaran sekolah, pengurusan di Rumah Sakit, pengurusan jaminan, dll. Namun, jika anak tidak memiliki akte kelahiran maka anak akan mengalami kendala.

Salah satu contoh kasus adalah yang dialami anak di desa Natah, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Puput Mulyani (usia SD) hingga kini belum memiliki akte kelahiran. Kasus yang dialami adalah : ibunya meninggal dunia pada saat melahirkannya, sementara sang ayah tidak diketahui orangnya. Hal ini membuat kesulitan dalam pengurusan akte kelahirannya. Akhirnya dengan bantuan Sakti Peksos dan bekerjasama dengan P2TP2A Kabupaten Gunungkidul, dilakukan koordinasi dengan Dinas Dukscapil untuk bisa diproses akte kelahiran. Saat ini akte anak sudah jadi.

Contoh kasus lain adalah anak Muhammad Tama Pangestu (11 th) yang berada di wilayah padukuhan Jatisari, Sawahan, Ponjong. Hingga pertengahan th 2018 anak belum memiliki akte kelahiran. Hal ini mengakibatkan anak kesulitan dalam kepengurusan bantuan di sekolah (KIP) dan bantuan PKH. Kasus yang dialami anak: ayah tidak diketahui keberadaannya sejak kecil. Sang ibu yang seorang petani dan dari keluarga tidak mampu tidak paham bagaimana cara pengurusan akte. Pernah meminta tolong kepada “oknum” perangkat desa namun tidak juga berhasil, padahal sudah menyerahkan uang sejumlah 400.000. Akhirnya keluarga berputus asa dan menyerah.

Karena anak berada di wilayah dampingan LSM : SOS Children Village Yogyakarta, akhirnya pihak keluarga melalui salah satu tokoh masyarakat meminta bantuan educator (pendamping) wilayah tersebut. Didampingi Sakti Peksos, educator SOS Children Village, perwakilan tokoh masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Hasil koordinasi : disampaikan syarat-syarat kepengurusan akte dan oleh pihak keluarga dan dengan pendampingan dipenuhi. Saat sekarang akte sudah jadi.

Puput dan Tama hanyalah sekian dari anak-anak Gunungkidul yang bermasalah dalam kepengurusan aktenya, dan beruntung mendapatkan pendampingan. Namun, masih banyak anak dari keluarga-keluarga “bermasalah” yang belum bisa berproses akte kelahirannya. Akankah anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung ini juga akan kesulitan memperoleh hak sipilnya. Dimana andil pemerintah, khususnya dinas terkait yang selalu menggembar gemborkan untuk pemenuhan hak anak, jika hak sipil anak-anak saja terkendala.