Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan upaya pemerintah menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Setelah selama ini berupaya mengajukan revisi terhadap Pasal yang mengatur batas usia minimal perkawinan anak pada Undang-Undang Perkawinan namun belum menemukan kesepakatan. Pemerintah kemudian hadir membawa angin segar dengan memberikan RUU PKS yang diharapkan dapat memperlambat laju perkawinan anak di Indonesia. 

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, menunjukan bahwa angka perkawinan anak di atas 10 persen merata tersebar di seluruh Provinsi Indonesia. Sementara sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 Provinsi dari 34 Provinsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia darurat perkawinan anak.

 

Terdapat beberapa faktor yang membuat perkawinan anak di Indonesia masih marak terjadi diantaranya ialah kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan budaya. Seperti misalnya yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tengara Barat pratik perkawinan anak dianggap sebagai hal yang biasa karena dalam tradisi menikah di lombok sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan dengan melarikan calon pengantin perempuan. Tidak peduli berapa umurnya asalkan anak perempuan sudah dibawa pasangan lelaki ke rumah orang tua maka harus dinikahkan.

 

RUU PKS nantinya akan memuat beberapa hal diantaranya ialah larangan pemaksaan perkawinan khususnya terhadap anak. Anak yang selama ini dianggap sebagai kelompok rentan terhadap upaya pemaksaan perkawinan akan dilindungi haknya karena di dalam RUU PKS dibuat larangan pidana bagi orang yang melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak.

 

Selama ini tidak ada intrumen hukum yang dapat memidanakan seseorang yang memaksa melakukan perkawinan terhadap anak asalkan sudah mendapatkan restu orang tua. Namun dengan adanya RUU PKS diharapkan dapat menjadi alat bagi pemenuhan hak anak untuk terbebas dari pemaksaan dalam bentuk apapun termasuk pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua.

 

Orang tua sering kali menjadi pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama dalam pemaksaan perkawinan terhadap anak. Anak dianggap tidak memiliki hak menentukan pilihannya ketika orang tua sudah berkehendak untuk menikahkan. Instrument hukum yang ada saat ini juga dianggap memberikan ruang bagi orang tua untuk menikahkan anak di usia dini.

 

Dalam Undang-Undang Perkawinan anak misalnya terdapat pasal yang menyebutkan bahwa selagi anak perempuan mendapatkan restu dari orang tua meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan tetap boleh dinikahkan asalkan telah mendapatkan restu orang tua. Pasal inilah yang kemudian membuka ruang bagi orangtua khususnya untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak.

 

Belum banyak disadari bahwa perkawinan anak memiliki banyak dampak buruk bagi anak khususnya masalah kesehatan reproduksi. Anak yang dipaksa untuk melangsungkan perkawinan biasanya rentan untuk melahirkan anak yang kerdil atau boncel. Selain itu kehamilan pada usia anak  rentan akan bahaya kesehatan jiwa dan kondisi kandungan anak itu sendiri sehingga dapat membahayakan kondisi jiwa anak.

 

Berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi hal yang wajar ketika masyarakat dan pemerintah menjadikan RUU PKS sebagai solusi untuk menghapuskan perkawinan anak. RUU PKS diharapkan dapat menjerat orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan anak yang sebenarnya dapat membahayakan kesehatan anak. anak merupakan kelompok rentan yang tidak bisa membela haknya untuk memilih dan berpendapat sehingga sudah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk membela hak anak dan RUU PKS menjadi salah satu jawabnnya.